Hal itu ditegaskan Darwin dan Hulman usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Partai Perindo Sumatera Utara dalam rangka pencalonan Pilkada Tobasa 2020, di Kantor DPW Partai Perindo Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (27/11/2019) malam.
“Kalau tak bisa dipasangkan, tak jadi mencalon pun tak apa,”tegas Darwin.
Darwin menjelaskan, ia kembali memilih Hulman, karena keduanya telah saling memahami satu sama lain.
"Kami memang berasal dari satu kampung. Jadi sejak masa kecil sudah selalu bersama. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, kami menimba ilmu pada sekolah yang sama. Jadi kami merasa cocok,”jelasnya.
SESUAI TUPOKSI
Selain karena saling memahami, keduanya juga saling menjaga peran masing-masing. Peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah dibuat dan disepakati.
[caption id="attachment_39280" align="aligncenter" width="700"]
Pasangan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh tim panelis yang telah dibentuk DPW Perindo Sumatera Utara (digtara)[/caption]“Kami ini latarbelakangnya aparatur sipil negara (ASN). Jadi sudah terbiasa bekerja sesuai job description masing-masing. Saya sebagai Bupati dan pak Hulman sebagai Wakil Bupati. Yang tak langgeng itu kan biasanya karena seorang bupati lupa kalau dia bupati, atau karena wakilnya merasa dia seperti bupati,”tegasnya.
Sementara itu dalam pemaparan visi dan misinya, Darwin dan Hulman mengaku mereka akan melanjutkan program yang sudah mereka kerjakan saat ini. Khususnya di bidang infrastruktur dan kepariwisataan.
“Kita sedang menyongsong era kepariwisataan di 2024. Untuk itu kita sedang fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur, baik ke desa-desa, lalu Balige Bypass dan juga Pelabuhan Balige,”sebutnya.
Darwin mengaku masih banyak yang memang belum tuntas di 3,5 tahun era pemerintahannya. Namun banyak pula perbaikan yang sudah dilakukan.
PRIORITAS PERCEPATAN
Setidaknya ada dua persolaan yang paling mencuat terkait Kabupaten Toba Samosir belakangan hari ini. Yakni persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) dan juga persoalan pertanahan.
Darwin menjelaskan, terkait KJA, Pemkab Tobasa bersama Pemerintah Daerah lainnya di sekitar kawasan Danau Toba, sudah bulat untuk mendukung zero kerambang. Namun persoalan itu kembali kepada Pemerintah Pusat sebagai pemberi izin.
“Kita tahu itu merusak lingkungan. Tapi yang punya kewenangan Pemerintah Pusat. Kalau kita tetap pada kesepakatan antara pemerintah daerah untuk zero keramba,”tukasnya.
Sementara terkait tanah, khususnya di kawasan Sibisa dan Sigapiton, menurut Darwin sudah tidak menjadi masalah. Areal yang dijadikan megaproyek wisata bersama investor dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba itu, sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
“Buat kita, soal tanah itu sudah selesai. Kalau masih ada masyarakat yang menolak ya itu sah-sah saja. Kami sebagai pemerintah, menyarankan untuk menempuh jalur hukum. Tapi sampai saat ini setahu saya belum ada,”tandasnya.
[AS]