Dengan adanya instrumen aturan berupa peraturan gubernur (Pergub) itu, nantinya produk lokal dimungkinkan masuk ke gerai peritel modern. Bahkan tingkat penyerapannya diharapkan bisa mencapai 30-40 persen.
Hal itu diungapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Musa Rajekshah, pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Sabtu (2/11/2019).
“Kita sedang menyiapkan Pergub tentang produk lokal daerah, dimana produk lokal atau hasil kerajinan masyarakat bisa mengisi dan dijual oleh ritel modern," ujar Wagub.
Selain itu, kata Wagub, Pemprov Sumut juga akan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. BUMD ini nantinya diharapkan bisa membeli hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Juga mengontrol harganya di pasar, supaya harga hasil pertanian masyarakat bisa stabil dan tidak dijual ke luar Sumut, karena masyarakat masih membutuhkannya.
Apalagi saat ini, Pemprov Sumut sedang fokus membangun desa menata kota. Tentunya seluruh lapisan masyarakat mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM haruslah didukung oleh pemerintah. “Industri UMKM perlu pendampingan dan dukungan pemerintah, kami juga berharap dengan begitu petani dan peternak juga merasakan dampaknya yang signifikan,” kata Musa Rajekshah.
Musa Rajekshah menyampaikan agar pengusaha tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi masyarakat banyak. Pemprov Sumut juga mengharapkan dukungan sinergi dari para pengusaha untuk membangun ekonomi masyarakat dan daerah ini.
“Kita harus bersinergi bersama-sama, karena pemerintah tak mampu berjalan sendiri, harus didiukung oleh pengusaha, serta tidak melupakan masyarakat untuk dibangkitkembangkan,” ujar Wagub.
[AS]
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p